Aparatur Desa Asistensi Penyusunan APBDes

Menghindari terjadinya kesalahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran (TA) 2017, para aparatur desa (apdes) se-Barito Kuala (Batola) diberikan kesempatan melakukan asistensi penyusunan APBDes di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kegiatan asistensi di DPMD Batola ini berlangsung selama empat hari sejak Senin hingga Kamis (20 – 23) Pebruari 2017 atau rata-rata 50 desa per hari.

Kepala Dinas PMD Batola, Drs Dahlan SIP melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Pemerintahan Desa, H Nurdin SSos MAP mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan agar para aparatur desa benar-benar menguasai sistem penyusunan APBDes yang sesuai dengan ketentuan, persayaratan maupun peraturan yang ada. Lebih-lebih sekarang ini terdapat peraturan baru yang memerlukan pemahaman dari para aparatur desa, baik menyangkut perhitungan dalam kegiatan yang bersifat konstruksi maupun menyangkut aplikasi sistem informasi keuangan desa (siskeundes) seperti penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. “Kesalahan yang sering terjadi pada penetapan belanja modal. Mereka banyak yang tertukar dan relatif kesulitan membedakan antara kode rekening yang berasal dari DD dan ADD,” kata Nurdin.

Sementara itu, Aliansyah, Sekdes Desa Samuda Kecamatan Belawang, mengatakan, mengaku sangat bersyukur dengan kesempatan asistensi yang dilaksanakan DPMD ini. Mengingat melalui kegiatan ini ia bersama rekan-rekan aparatur desa lainnya bisa memperdalam sistem penyusunan APBDes. Terutama, lanjutnya, menyangkut 4 bidang yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan.

Seperti diketahui, saat inipemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka membangun desa.

Mengingat dalam pengelolaan DD dan ADD ada banyak peraturan yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaannya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai pada Peraturan Bupati Batola, maka seluruh perangkat desa agar harus benar-benar mengerti dan memahami tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kelancaran jalannya roda pemerintahan desa.

Perangkat desa juga harus mempelajari dengan seksama setiap peraturan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama mengenai tata cara ataupun persyaratan dalam rangka pencairan DD dan ADD guna mengurangi resiko kesalahan ataupun keterlambatan dalam proses pencairan dari jadwal yang telah ditetapkan, termasuk dalam pengggunaan dan pertanggungjawabannya, agar tidak menimbulkan keraguan atau kesalahan dalam penerapan dan pelaporan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.