DPRD Sepekati KUA dan PPAS APBD 2018

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) APBD Barito Kuala (Batola) TA 2018 yang diajukan Pemkab Batola beberapa waktu lalu mendapat kesepakatan DPRD Batola, Senin (31/07).

Rancangan KUA dan PPAS yang disepakati DPRD sesuai yang disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya yakni sebesar Rp929.143.631.788 yang terdiri Anggaran Pendapatan Rp914.143.631.788, Anggaran Belanja Rp929.143.631.788. Sehingga direncanakan defisit Rp15 miliar.

Penerimaan Pembiayaan Rp26 miliar, Pengeluaran Pembiayaan Rp11 miliar. Sehingga pembiayaan bersih dengan nilai positif Rp15 miliar. Dengan demikian maka Silpa untuk tahun berkenaan tidak ada.

Bupati H Hasanuddin Murad mengatakan, dengan disepakatikan KUA dan PPAS yang ditandai penandatanganan nota kesepakatan tersebut berarti kedua belah pihak juga menyepakati prakiraan alokasi anggaran rancangan APBD Batola TA 2018 dan perumusan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Mantan anggota DPRRI itu menambahkan, disepakatinya KUA PPAS juga berarti upaya pemkab mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya dalam rangka lebih mensejahterakan rakyat, mendapat dukungan dewan.

Di sisi lain, lanjutnya, melalui kesepakatan yang disertai pemahaman yang sama maka pencermatan penggunaan anggaran pada setiap struktur APBD akan menjadi total quality control kinerja yang menjamin agar anggaran benar-benar tepat sasaran, tepat guna, tepat hasil, berdaya guna dan berhasil guna.

Karenanya, bupati berharap, para pemangku penyelenggara pemerintahan baik pemkab maupun para anggota dewan agar memahami secara paripurna setiap tahapan proses penyusunan APBD per tahunnya.

Sementara kepada pimpinan SKPD diinstruksikan untuk memahami dan mewujudkan prinsip money follow program sehingga platform anggaran yang ada di SKPD masing-masing guna diproyeksikan secara optimal.

SKPD juga diminta melakukan penajaman prioritas program kegiatan dengan berbagai perubahan sistem kerja melalui kreasi manajemen dan inovasi yang mendahulukan kepentingan publik sebagai suatu fasilitasi dan layanan langsung.

Selain itu SKPD juga diharapkan melakukan penyusunan rumusan progam kegiatan sedemikian rupa agar diperoleh hasil kerja yang memenuhi kriteria sustainable, measurable, actual, relevance rasionable dan timely, serta menentukan capaian sasaran yang ditetapkan dengan indikator yang smart dan senantiasa mengedepankan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Tim anggaran pemkab dan jajaraan SKPD diminta tidak menunda-nunda waktu dan kesempatan untuk menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) agar selanjutnya RAPBD dapat diajukan  kepada dewan untuk diperoleh persetujuan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.