Pengajuan KUA-PPAS APBD-P dan APBD 2019

Bupati Hj Noormiliyani AS mengajukan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2018 serta KUA-PPAS TA 2019 kepada DPRD Barito Kuala (Batola).

Penyampaian KUA dan PPAS dalam Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD H Hikmatullah dan Wakil Ketua H Anis Riduan serta H Mudjiadi ini disaksikan para anggota dewan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para forkopimda, dan para pimpinan SKPD lingkup Pemkab Batola, Selasa (31/08).

Nilai APBD-P TA 2018 yang diajukan sebesar Rp1.338.404.637.134,87 (meningkat 11,34 persen dari APBD Murni 2018), dengan  struktur terdiri dari Anggaran Pendapatan Rp1.211.091.242.798, Anggaran Belanja Rp1.318.404.637.134,87 atau diproyeksikan defisit Rp107.313.394.336,87.

Penerimaan Pembiayaan Rp127.313.394.336,87, Pengeluaran Pembiayaan Rp20.000.000.000 sehingga Pembiayaan Bersih Rp107.313.394.336,87 atau tidak ada Silpa.

Sementara nilai APBD TA 2019 dipatok Rp978.792.431.056 atau sementara turun 18,57 persen dari APBD Murni Batola TA 2018 dengan postur terdiri dari Anggaran Pendapatan Rp962.792.431.056, Anggaran Belanja Rp967.792.431.056 sehingga direncanakan defisit Rp5.000.000.000.

Penerimaan Pembiayaan Rp16.000.000.000, Pengeluaran Pembiayaan Rp11.000.000.000 sehingga pembiayaan bersih dengan nilai positif Rp5.000.000.000. Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tidak ada.

Noormiliyani mengatakan, KUA dan PPAS APBD Batola TA 2019 disusun dengan memperhitungkan berbagai faktor baik pengaruh dominan intern maupun faktor berasal dari luar lingkungan Pemkab Batola.

“Pengalaman pada tiga tahun anggaran terakhir transfer daerah menjadi input terbesar pendapatan daerah kita dimana jumlah nilainya menurun meskpun untuk tahun 2018 ada sedikit kenaikan,” katanya.

Kondisi ini, lanjut mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu, wajib disikapi secara arif bijaksana dengan senantiasa mengedepankan sikap efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Sementara menyangkut Perubahan APBD Tahun 2018, menurut isteri mantan Bupati Batola periode 2007-2012 dan 2012-2017 H Hasanuddin Murad, itu dilaksanakan dalam upaya pemenuhan kewajiban akan perlunya sinkronisasi kebijakan pembangunan antar aras pemerintahan.

Selain itu, APBD Perubahan dilaksanakan dalam memenuhi kebijakan nasional tentang pemanfaatan sisa lebih penggunaan anggaran yang berasal tahun anggaran sebelumnya, termasuk pemanfaatan tambahan pendapatan tahun berkenaan maupun terkait alokasi dana-dana tranfer atau terjadi pengurangan, pergeseran, penambahan serta terjadinya kinerja pembangunan yang memerlukan perlakuan lanjutan.

Untuk itu, Noormiliyani berharap kepada DPRD Batola agar kedua rancangan KUA-PPAS yang diajukan segera memperoleh tanggapan dan tindaklanjut pembahasan untuk mendapatkan rumusan menjadi lebih sempurna sehingga benar-benar berfungsi sebagai piranti pencapaian Visi Pemkab Batola melalui selurun rencana pembanguan yang akan diwujudkan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.