Disetujui Perubahan APBD Batola Rp1,3 T

DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyetujui Rancangan Perubahan APBD (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2018 dalam Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD H Hikmatullah dan Wakil Ketua H Mudjiadi, Selasa (28/08).

Nilai perubahan keseluruhan yang mendapat persetujuan sebesar Rp1.314.629.583.764,87 dengan struktur terdiri dari Pendapatan Daerah Rp1.204.316.189.428, Pendapatan Asli Daerah Rp90.931.709.068, Dana Perimbangan Rp854.336.146.540, Lain-lain Pendapatan Rp259.048.333.820.

Selanjutnya Belanja Daerah Rp1.314.629.583.764,87 terdiri dari Belanja Tak Langsung Rp707.596.377.728,14 Belanja Langsung Rp607.033.206.036,73 atau defisit Rp110.313.394.336,87.

Sedangkan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp127.313.394.336,87 Pengeluargan Pembiayaan Daerah Rp17.000.000.000 sehingga Pembiayaan Bersih Rp110.313.394.336,87 atau tidak ada Silpa.

Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor mengatakan, dengan disetujuinya Rancangan Perubahan APBD 2018 Batola ini maka Pemkab dan DPRD memiliki kesamaan untuk melangkah bersama meningkatkan dan menuntaskan seluruh rangkaian rencana kerja pembangunan terutama di paruh waktu sampai akhir tahun 2018.

Mantan anggota DPRD Batola itu mengutarakan, kinerja pemerintahan yang didukung perubahan APBD menjadi sangat penting, mengingat program dan kegiatan memiliki peran strategis pada kegiatan pemerintahan yang baru yang mulai diselenggarakan di tahun anggaran 2018.

“Saya yakin dengan keberhasilan kinerja tahun 2018 akan membawa keberhasilan di tahun-tahun berikutnya dalam kurun waktu lima tahun semasa saya bersama Bupati Hj Noormiliyani AS memimpin dengan alasan setiap tahun pertama memimpin biasanya menjadi pemacu perwujudan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Terkait alokasi tambahan anggaran di Perubahan APBD TA 2018, menurut wabup, akan mampu meningkatkan intensitas pembangunan seperti infrastruktur, bidan pendidikan, kesehatean, sistem pendukung kegiatan pemerintahan, termasuk peningkatan kapabilitas dewan serta di setiap bidang urusan lainnya.

Demikian pula, alokasi anggaran untuk mendukung Hari Pangan Sedunia (HPS) tahun 2018 yang dinilai menjadi umpan balik dialokasikannya sejumlah anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalsel serta Kementeriaan Pertanian guna optimalisasi lahan-lahan marginal di Batola.

Di sisi lain, menurut Rahmadi (panggilan Rahmadian Noor), dengan disetujuinya Perubahan Anggaran APBD 2018 sangat menentukan pencapaian visi dan misi Pemkab Batola sesuai RPJMD Tahun 2017-2022 serta Perda No 2 Tahun 2018.

Walau pun, lanjut dia, terjadinya perubahan anggaran sangat ditentukan upaya penyesuaian perubahan strategis serperti ketersediaan perolehan anggaran serta adanya kegiatan yang terjadi pasca ditetapkannya APBD murni.

Salah satu contoh kecil dengan adanya kebijakan pusat terhadap alokasi tambahan belanja tak langsung berupa tunjangan dan gaji ke-13 da 14 yang telah dibayarkan yang mengharuskan untuk disesuaikan pada RKPD.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.