KLA Butuhkan Komitmen dan Tekad

Guna mewujudkan Kabupaten Barito Kuala (Batola) sebagai Kota Layak Anak (KLA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalsel bekerjasama DPPKBP3A Batola melaksanakan Asistensi Pengembangan Gugus Tugas KLA Batola.

Kegiatan yang melibatkan para SKPD terkait ini dibuka Wakil Bupati (Wabup) Batola H Rahmadian Noor, di Aula Bahalap Kantor Bupati Batola, Rabu (31/10).

Rahmadi (panggilan akrap Rahmadian Noor) mengatakan, KLA merupakan kota yang layak anak yang tentunya layak pula bagi orang dewasa. Untuk mewujudkannya, sebut mantan anggota DPRD Batola itu, harus diawali tekad dan komitmen.

Ia juga mengatakan, pembangunan KLA membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Sementara bagi pemkab sendiri, komitmen yang dibutuhkan adanya keberpihakan yang diawali tersedianya payung hukum berupa perda. Selain itu juga dibutuhkan dukungan anggaran agar kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan sesuai rencana.

Dalam pembangunan KLA, menurut Rahmadi, tentunya tak bisa mengindahkan segala indikator yang mengharuskan. Paling tidak memenuhi hal-hal yang bersifat urgen dalam kaitan pemenuhan hak dasar anak seperti masalah pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Khusus menyangkut kesehatan, ia mengharapkan, peran aktif para pihak kesehatan mulai puskesdes, pustu, puskesmas hingga rumah sakit dalam penanganan masyarakat yang membutuhkan.

Rahmadi mengutarakan, belum lama ini ada menjumpai seorang warga yang terserang gizi buruk dan dirawat di rumah sakit. Ia mengharapkan peran aktif para petugas kesehatan secara berjenjang dalam melakukan pemantauan agar kejadian serupa tak ada lagi yang terlewatkan.

Mantan anggota DPRD Batola itu mengutarakan, penanganan kesehatan masyarakat semacam ini juga merupakan bagian upaya menuju KLA agar kota dan masyarakatnya sama-sama dilakukan pembenahan secara terintegrasi.

Terkait mendukung perwujudan KLA, menurut wabup, pihaknya merencanakan akan memenuhi keberadaan sejumlah RTH di kawasan Kota Marabahan. Mengingat, sesuai ketentuan undang-undang keberadaan RTH minimal harus memenuhi 20 persen dari luas kota.

Konsep ini diharapkan, sekaligus untuk menjadikan Kota Marabahan sebagai daerah kunjungan yang dilengkapi sarana prasarana wisata seperti wisata susur sungai.

Sebelumnya, Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Provinsi Kalsel, Andrian Anwary menerangkan, tujuan digelarnya kegiatan untuk lebih memantapkan Gugus Tugas di Batola dalam menuju Kota Layak Anak.

Diterangkannya, pemerintah pusat setiap tahun melakukan penilaian bagi seluruh kabupaten/kota dalam hal menuju KLA. Dalam kaitan itu, sebutnya, sangat diharapkan dukungan moril dan teknis dari Batola dan seluruh Gugus Tugas untuk menjalankan rencana aksi sehingga dalam penilaian yang dilakukan benar-benar menjadi Kabupaten Kota Layak Anak.

Dikatakan Andrian, pada RPJMD Kalsel 2018-2021 terdapat salah satu target untuk menjadikan Provinsi Kalsel sebagai Provinsi KLA. Dalam kaitan itu maka diharapkan seluruh kabupaten/kota harus mendapatkan perhargaan sebagai KLA agar target Provinsi Kalsel sebagai Provinsi KLA terwujud.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.