APBD Batola 2019 Dipatok Rp1,2 Triliun

DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp1,2 triliun lebih yakni tepatnya Rp1.281.800.030.176,00.

Persetujuan Rancangan APBD Batola TA 2019 ini dilaksanakan bersamaan dengan Penetapan Propemperda Tahun 2019 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Hikmatullah dan Wakil Ketua Anis Riduan , Senin (26/11).

Besarnya pendapatan daerah Batola yang dipatok ini dengan postur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp67.347.448.056, Dana Perimbangan Rp936.643.259.120, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.275.809.323.000.

Sedangkan Belanja Daerah dipatok Rp1.281.800.030.176 yang terdiri dari Belanja Tak Langsung Rp746.067.107.420, Belanja Langsung Rp535.732.922.756 atau terjadi defisit Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Sementara Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Pembiayaan Penerimaan dipatok Rp16.000.000.000, Pengeluaran Pembiayaan dipatok Rp14.000.000.000, Pembiayaan Bersih Rp2.000.000.000 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun berkenaan nol alias tidak ada.

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dalam sambutannnya mengatakan, nilai APBD TA 2019 sebesar Rp1.281.800.030.176 nantinya wajib memberikan hasil kerja yang sepadan meskipun hanya mengalami sedikit peningkatan dibanding APBD Murni tahun sebelumnya.

“Saya yakin dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan akan membawa terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya sembari menambahkan, melalui kebersamaan yang dibangun akan mampu memberikan karya terbaik bagi masyarakat.

“ Semoga kerja keras penuh pengabdian dari para pihak dalam mempersiapkan kerja tahun 2019 akan menjadi sumbangsih bagi pencapaian Visi Batola Setara (Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera),” harap Noormiliyani.

Sebelumnya, perwakilan Komisi-Komisi DPRD Batola, Amin Hidayat mengharapkan, untuk memacu penghasilan PAD, SKPD hendaknya lebih proaktif dan inovatif dalam melakukan penggalian sumber-sumber PAD dengan tetap mengedepankan prinsip tidak memberatkan masyarakat serta adanya upaya untuk menekan kebocoran.

Sementara untuk mengurangi pemborosan anggaran, saran Amin, diperlukan identifikasi program dan kegiatan secara dini dari setiap SKPD, baik pada tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pelaksanaan, pengawasan, serta perlunya dilakukan evaluasi.

Sehingga, pengelolaan belanja di setiap SKPD dapat dilaksanakan secara efiktif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan  yang pada gilirannya akan membawa dampak terhadap peningkatan pendapatan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.