Lagi, Noormiliyani Lantik 113 Pejabatnya

Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) kembali bergerak. Bupati Batola Hj Noormiliyani AS kembali melantik dan mengambil sumpah 113 pejabat di pemerintahannya. Ke-113 pejabat tersebut terdiri 84 Pejabat Pengawas (Eselon IV), 22 Pejabat Administrator (Eselon III), dan 6 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).
Pada pelantikan dan pengambilan sumpah yang berlangsung di Aula Selidah Kantor Bupati Batola dan dihadiri Wakil Bupati H Rahmadian Noor dan isteri Hj Saraswati Dwi Putranti, Sekdakab H Supriyono dan isteri Hj Sri Wahyuningsih, para pimpinan SKPD, serta para isteri pejabat yang dilantik ini Noormiliyani juga mengangkat Asisten Bidang Pembangunan Setda Batola Ir H Abdul Manaf selaku Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Batola menggantikan Ir H Supriyono yang memasuki masa pensiun terhitung sejak 01 Pebruari 2019.
Khusus untuk 6 pejabat yang dilantik menduduki Pejabat Tinggi Pratama terdiri dari Suyud Sugiono SIP selaku Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Pemerintahan, GT Ruspandi SPd MAP selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata, Drs Samson MSi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Saberi Thanoor ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir Murniarti MP selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta dr Hj Azizah Sri Widari MPH selaku Kepala Dinas Kesehatan.
Kepada para pejabat yang dilantik, bupati perempuan pertama di Kalsel ini minta setelah dilantik untuk segera melangkah cepat dan tepat mengaktualisasikan tugas pokok, fungsi dan peran dalam memulai start bergerak maju mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik.
Kepada masing-masing pejabat, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, ini juga menyampaikan pesan-pesan khusus sesuai tugas dan strata jabatan yang diemban. Hal yang tidak berbeda juga ditekankannya kepada para Pejabat Tinggi Pratama yang baru dilantik dan diambil sumpah.
Untuk Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Pemerintahan ia mengatakan wajib memahami setiap permaasalahan yang dihadapi pimpinan guna selanjutnya mampu memberikan saran dan pendapat maupun pertimbangan pada setiap proses untuk penyelesaian terutama dalam kaitan tugas dan fungsi.
Sedangkan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Noormiliyani minta untuk memberikan layanan terbaik kapan dan dimana pun secara proaktif serta bersinergi dengan aktivitas kemasyarakatan lainnya seperti posyandu termasuk menumbuhkembangkan lagi kegiatan Bulin Tertawa untuk mengeliminasi AKB dan AKI.
Buat Kepala Dinas PUPR, bupati berharap ketersediaan prasarana wilayah yang baik dan memadai dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat, sekali pun disadari biaya konstruksi di Batola mahal sementara ketersediaan anggaran terbatas.
“Saya berharap pembangunan prasarana wilayah benar-benar dilakukan secara selektif dan prioritas daerah tertentu seperti Kuta Bamara dan wilayah lainnya yang berkategori terjauh dan terluar,” harapnya seraya minta PUPR juga mmeperhatikan ketersediaan ari bersih, pembangunan sanitasi dan penataan keindahan ruang milik jalan di kawasan hijau yang mencakup pengendalian pemasangan reklame.
Kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata bupati minta keempat bidang tersebut harus dikelola melalui manajemen yang baik agar optimal. Sementara khusus bidang pariwisata diharapkan benar-benar menjai perhatian seperti keunikan wilayah, kekayaan kuliner, dan aktivitas budaya agar menjadi modal berharga terlebih letak wilayah yang menjadi penyangga langsung Kota Banjarmasin. Di samping daerah-daerah lainnya seperti Kuala Lupak dengan Eco Wisatanya, Jembatan Barito dengan Sactuary Bekantannya serta Jejangkit beserta atraksi wisatanya yang wajib dikreasikan.
Untuk Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura bupati menekankan supaya memfokuskan pengelolaan persawahan dengan pengairan rawa di Jejangkit yang menjadi ikon peningkatan produktivitas budidaya padi. Termasuk di dalamnya sistem pengelolan sawah yang berbasis korporasi masyarakat petani (corporate farming) yang menjamin peningkatan kesejahteraan petani.
Sementara kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjamin standar pengelolaan keuangan berbasis SAP bupati, isteri mantan Bupati Batola H Hasanuddin Murad ini berharap untuk benar-benar mampu mewujudkan syarat minimal pengelolaan keuangan berkualifikasi WTP.
Di samping juga diharapkan mammpu merealisasikan tujuan reformasi birokrasi terutama terkait efisiensi dan efektivitas anggaran dengan menyusun ASB dari masing-masing SKPD agar struktur anggaran pada setiap rencana kerja anggaran lebih efisien.
Khusus untuk Pejabat Sekretaris Daerah, bupati menekankan agar menjadi figur The Second Man di SKPD yang dipimpin untuk mampu menjembatani seluruh para pihak sekaligus membantu membagi dan mengendalikan keja atas tugas-tugas SKPD.
“Sebagai sekretaris SKPD jadilah manajer handal yang dapat bertindak cepat, tanggap, mampu mengatur dengan cara-cara yang efektiff dan efisien serta mampu menjamin terpenuhinya perubahan-perubahan dalam rangka reformasi birokrasi,” pesannya.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.