Nilai SAKIP Batola Naik ke B

Setelah pada penilaian tahun 2017 hanya mendapat nilai CC pada penyerahan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 yang berlangsung di Golden Tulip, Banjarmasin, Kalsel, Rabu (06/02/2019), Kabupaten Barito Kuala (Batola) melonjak naik menjadi B.
Selain Batola terdapat 9 daerah di Kalsel yang mendapatkan nilai sama yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, HSU, Balangan, Tabalong, Tala dan Tanbu.
Sementara untuk Kabupaten HSS berada di atas sedikit yakni BB, namun untuk dua kabupaten lainnya yakni Kotabaru dan HST hanya mendapatkan nilai CC. Yang membanggakan, dari penyerahan kali ini Provinsi Kalsel mendapatkan nilai teratas yakni A.
Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP untuk Batola ini langsung diterima Bupati Hj Noormiliyani AS. Tampak hadir pada acara yang bertajuk Gala Dinner Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018 Wilayah II ini juga dihadiri Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor, Pejabat Sekda Batola H Abdul Manaf, Asisten Bidang Pemerintahan selaku Plt Inspektur M Anthony, Kepala Bappelitbang Zulkifli Yadi Noor, dan Kabag Organisasi Ibadurrahman.
Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Tahap II yang meliputi 11 provinsi dan 150 kabupaten/kota se-Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta DKI Jakarta ini dilakukan Sekjen Kementerian Dalam Negeri RI, Hadi Prabowo.
Sebelumnya, juga telah dilaksanakan penyerahan hasil evaluasi SAKIP Award 2018 utuk wilayah I oleh Kementerian PAN-RB.
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengapresiasi kepada Kemen PAN-RB yang telah mengawal, mendampingi, mendorong dan mengealuasi pelaksanaan SAKIP.
Ia mengatakan, keberadaan SAKIP telah merubah pola pikir dan budaya berkinerja. Terlebih Kemendagri selalu menggariskan bahwa terhadap substansi harus betul dicermati sasaran tidak tepat dalam penggunaan anggaran, baik bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang acapkali terjadi.
Terkait SAKIP, sebutnya, pemerintah harus menganggarkan dana sesuai dengan kualitas dan proporsional daerah sehingga dana yang dialokasikan dari APBD dan APBN bisa memberikan daya maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, khususnya PAD.
Prabowo juga menyebut, keberadaan BUMN kadang tidak memberikan hasil bagi daerah karenanya ia berharap pola pikir kinerja harus mulai berubah bahwa alokasi dana yang ada dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja, pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan dasar.
Ia juga menyarankan, penyusunan alokasi anggaran harus didasarkan atas partisipasi masyarakat, transparan, efisien, akuntabel, bebas KKN, dan bisa dipertanggungjawabakan.
Khusus dalam organisasi SKPD, disarankan bukan hanya menjadi beban daerah melainkan sebagai sarana mewujudkan visi dan misi pencapaian RPJMD maupun target SKPD dengan alokasi dana yang tepat sasaran dan perencanaan serta sesuai pencapaian kinerja. Sehingga akan membantu apa yang menjadi target daerah khususnya dalam kerangka pencapaian indikator makro ekonomi daerah.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.