Noormiliyani Dukung Komitmen Pemberantasan Korupsi

Pemerintah Provinsi Kalsel mencanangkan zona integritas pemberantasan korupsi yang melibatkan seluruh institusi dan SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel termasuk kabupaten/kota. Pencanangan ditandai penandatanganan kesepakatan di hadapan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Ketua Ombudsman Perwakilan Kalsel Norkhalis Majid di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (10/04).
Bagi Kabupaten Barito Kuala (Batola) penandatanganan kesepakatan langsung dilakukan Bupati Hj Noormiliyani AS didampingi Penjabat Sekda Batola H Abdul Manaf dan Asisten Bidang Pemerintahan M Anthony.
Selain Batola, di acara ini sedikitnya ada enam pimpinan daerah yang turut menandatangani kesepakatan. Di antaranya Kabupaten Tanah Laut (Tala), Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin, Tabalong dan Tanah Bumbu (Tanbu). Para pimpinan daerah ini juga didampingi para sekda dan pejabat daerahnya masing-masing.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menyatakan, Pemprov Kalsel berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Komitmen itu diwujudkan melalui kesepakatan bersama.
Gubernur yang akrap disapa Paman Birin itu mengharapkan, dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan tercipta pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Dengan deklarasi ini diharapkan terwujud pemerintahan bersih yang memberi pelayanan prima bagi masyarakat,” ucapnya.
Setelah adanya komitmen anti korupsi ini, gubernur berharap, hendaknya tidak berhenti sampai di sini namun diwujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. “Sampai sampai setelah deklarasi ini masih ada pungutan liar, penyimpangan, penggunaan anggaran, pelayanan berbelit-belit, dan lain sebagainya,” tukasnya sembari minta seluruh pejabat di daerah untuk merenungkan hasil deklarasi pemberantasan korupsiter terintegrasi ini.
Gubernur menerangkan, pemerintahan yang bersih dari korupsi ini sejalan dengan Misi Pembangunan dan Pemerintahan Kalsel yang profesional demi pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta menyebutkan, KPK akan terus memantau dan memonitoring pelaksanaan e-planning dan e-budgeting di pemerintahan daerah. Melalui komitmen penandatanganan zona integritas bagi aparatur negara ini diharapkannya mampu mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi. Marwata menyebut, penerapan zona integritas ini akan lebih baik jika diberikan sanksi langsung berupa pemecatan terhadap pelanggar.
Terpisah, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS menyatakan, pihaknya beserta jajaran berkomitmen penuh menyukseskan program pemberantasan korupsi terintegrasi yang digagas Gubernur Kalsel ini. Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini menilai, zona integritas yang diterapkan Pemprov Kalsel ini merupakan komitmen kuat dalm mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

One thought on “Noormiliyani Dukung Komitmen Pemberantasan Korupsi”

Leave a Reply to Badree Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.