Baru 70 Persen Tanah di Batola Bersertifikat

Kepala Kantor Pertanahan (Kakan Pertanahan) Barito Kuala (Batola), Ahmad Suhaimi, mengatakan tanah bersertifikat di Batola baru sekitar 70 persen. Sisanya belum lantaran berbagai permasalahan seperti tumpang tindih, sengketa, dan lainnya.
Pernyataan Ahmad Suhaimi disampaikannya saat Ekspos Pelaksanaan Redistribusi Tanah dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2019 di Aula Mufakat Kantor Bupati Batola Rabu (15/05/2019).
Suhaimi menuturkan, tanah yang tak bersertifikat di Batola lokasinya menyebar dan terbanyak ada di daerah Tabunganen seperti di Lok Rawa. Penyebab belum bersertifikatnya tanah-tanah itu seperti sengketa dan tumpang tindih kepemilikan.
“Batola ini dulu terdapat kawasan transmigrasi sejak lama seperti di Wanaraya, Marabahan, Tamban, Tabunganen dan lainnya,” tuturnya.
Terkait kasus tumpang tindih, Suhaimi menyatakan, permasalahannya sudah mulai kelihatan dan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian. “Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan terhadap kasus ini sudah bisa diminimalisir,” ucapnya.
Menyangkut penyertifikatan lahan, Kakan Pertahanan Batola, ini optimis tiga tahun ke depan akan rampung 100 persen. Kendala yang terjadi saat ini, sebutnya, lantaranya adanya schedule waktu serta batasan target yang diberikan setiap tahun.
Sementara itu, Penjabat Sekda Batola H Abdul Manaf menyatakan, ke depan Pemkab Batola akan menjadikan setiap jengkal tanah ada pemiliknya. Pemkab, tambahnya, akan membentuk tim yang bertugas menangani persoalan tanah ini.
“Nantinya tidak boleh lagi ada sengketa tanah atau ada tanah tidak bertuan yang tidak termanfaatkan seperti yang terjadi saat ini,” pungkas Manaf.
Seperti diketahui, Pemkab Batola menggelar ekspos pelaksanaan dedistribusi tanah dan gugus tugas reforma agraria (GTRA). Ekspos yang menghadirkan Kakan Pertanahan Batola Ahmad Suhaimi ini melibatkan Penjabat Sekda Batola H Abdul Manaf, Asisten Pemerintahan, dan pihak SKPD terkait.
Ekspos dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Tap MPR No 9 Tahun 2001 yang mengamanatkan perlu dilakukan reforma agraria agar tidak terjadi kepincangan penguasaan tanah sekaligus melakukan penataan aset.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.