Batola Raih Opini WTP ke-4

Pemeritah Kabupaten Barito Kuala (Batola) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK RI Perwakilan Kalsel Tahun 2018.
Hasil penilaian diterima langsung Bupati Batola Hj Noormiliyani dan Ketua DPRD H Hikmatullah dari BPK RI Perwakilan Kalsel Tornanda Syaifullah di Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel Jalan A Yani Km 32,5 Banjarbaru, Rabu (22/05).
LHP yang diserahkan terdiri dari Laporan Keuangan Tahun 2018, Sistem Pengedelian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Dengan raihan ini maka Batola telah empat tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP masing-masing dua tahun saat Noormiliyani dan Wakil Bupati H Rahmadian Noor dan dua tahun sebelumnya semasa kepemimpinan Bupati H Hasanuddin Murad. Selain Batola, para bupati dan para ketua DPRD kabupaten/kota se-Kalsel serta provinsi juga menerima predikat yang sama.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Tornanda Syaifullah mengatakan, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota tahun 2018 sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2016.
Pemeriksaan yang dilakukan, sebutnya, dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Berdasarkan hasil yang dilakukan BPK sesuai kriteria di atas maka BPK RI Perwakilan Kalsel menyimpulkan opini atas LKPD tahun 2018 pada pemkab, pemko dan Pemprov Kalsel seluruhnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Tornanda. Pencapaian opini WTP seluruhnya, lanjutnya, mengulang raihan pada tahun 2016 setelah sebelumnya pada tahun 2017 salah satu pemda mendapat opini WDP.
Meski menyatakan seluruh kabupaten/kota mendapat opini WTP tahun 2018, Tornanda menyatakan, BPK Perwakilan Kalsel masih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian namun tidak mempengaruhi secara keseluruhan kewajaran penyajian LKPD.
Laporan itu diantaranya, pengeluaran kas di bendahara pengeluaran, termasuk pengelolaan kas pada bendahara BOS di sekolah sebelum tertib, pengendalian piutang dan utang belum memadai, penatausahaan dan pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah belum tertib.
Selanjutnya realisasi belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang tidak memadai, kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekarjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh penerima hibab belum tertib pengelola investasi dana bergulir yang tidak memadai dan penyelesaiannya berlarut-larut serta penyusunan anggaran pendapaatan dan belanja belum realistis sehingga di akhir tahun menimbulkan utang belanja.
“Atas segala permasalahan di atas sesuai ketentuan dalam pasal 20 UU No 15 Tahun 2004 pemkab, pemko dan pemprov wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima,” katanya.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.