APBDP 2019 Batola Turun Rp1,19 persen

Bupati Hj Noormiliyani AS menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 dan KUA PPAS APBD Perubahan (APBDP) TA 2019 kepada DPRD Barito Kuala (Batola), Senin (15/07/2019).
Penyampaian KUA PPAS dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Hikmatullah ini disaksikan Wakil Bupati (Wabup) H Rahmadian Noor, para anggota forkopimda, para pimpinan SKPD, para camat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Nilai anggaran yang diajukan pada APBD Perubahan Rp1.264.594.700.000 atau mengalami penurunan 1,19 persen dari APBD Tahun 2019.
Anggaran belanja dipatok Rp1.409.532.725.577,65 atau naik 9,97 persen dari APBD 2019. Sehingga anggaran diproyeksikan mengalami defisit Rp144.938.025.577,65.
Penerimaan pembiayaan dalam Perubahan APBD 2019 dipatok Rp166.938.025.577,65, sedangkan pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD 2019 diproyeksi Rp22.000.000.000 sehingga pembiayaan bersih yang diperoleh Rp144.938.025.577,65. Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) diproyeksikan di akhir tahun 2019 tidak ada (nol rupiah).
Noormiliyani menguraikan, kebijakan anggaran yang ia sampaikan disarikan bahwa sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan yang mendukung belanja pada APBD Tahun 2020 serta mendukung belanja pada Perubahan APBD Tahun 2019, masing-masing sesuai hakikinya, memberikan makna bahwa pengelolaan anggaran, senantiasa harus dilakukan secara profesional, terencana, legal dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Permohonan Pemkab Batola kepada Dewan, sebut dia, agar kedua rancangan KUA dan PPAS dapat segera memperoleh tanggapan dan tindak lanjut berupa pembahasan.
Dengan harapan rumusan KUA dan PPAs APBD Tahun 2020 dan rumusan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 menjadi lebih sempurna sehingga benar-benar berfungsi sebagai piranti pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten melalui seluruh rencana pembangunan yang harus diwujudkan.
“Harapan kami melalui upaya-upaya dimaksud, kedua rancangan KUA dan PPAS yang diajukan segera memperoleh kesepakatan dari dewan yang terhormat yang berarti upaya ini dapat dimaknai sebagai bagian dari proses menuju ditetapkannya APBD Kabupaten Batola Tahun 2020 dan Perubahan APBD Kabupaten Batola Tahun 2019 yang dilakukan secara tepat waktu,” ucapnya.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.