Anggaran Tukin Pegawai Diajukan

Wakil Bupati Barito Kuala (Wabup Batola) H Rahmadian Noor menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 ke DPRD Batola, Jumat (26/07/2019).
Pada sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Hikmatullah dan Wakil Ketua Anis Riduan ini, Wabup Batola H Rahmadian Noor, sesuai sambutan tertulis Bupati Hj Noormiliyani AS dalam pengantar nota keuangan akan menerapkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau yang santer disebut Tunjangan Kinerja (Tukin). Rencananya TPP atau Tukin ini mulai diberlakukan sejak Oktober 2019.
Dalam sistem ini, TPP dibayarkan dengan mempertimbangkan hasil kinerja berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP) serta melihat beban kerja dan hasil analis jabatan. Sebelumnya, TPP hanya dibayarkan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif. Untuk penerapan sistem TPP maka pada rancangan Perubahan APBD 2019 disediakan alokasi tambahan belanja pegawai mencapai Rp27.605.403.684.
Di kesempatan sidang paripurna yang dihadiri para anggota DPRD, para anggota forkopimda, para pimpinan SKPD, Camat, BUMN/BUMD, perbankan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat ini wabup juga mengutarakan rencana alokasi anggaran untuk kegiatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 minimal sebesar dana desa terkecil yang diterima pemerintah daerah.
Dalam mendukung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Kumpoter (UNBK) Tahun 2020, pemda akan mengadakan 453 unit kumputer pada dinas pendidikan dan tambahan alokasi anggaran pada dinas kesehatan untuk jamkesda. Hal itu dilakukan mengingat tahun 2020 pemkab tak diperkenankan lagi menganggarkan dan belanja sarana prasarana infrastruktur daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi daerah “Membangun Desa Menata Kota”.
“Insya Allah progam dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2019 tetap menempatkan substansi KUPA PPAS sebagai sumber kebijakan yang memberikan nilai kualitas dan ketetapan rancangan perencanaan pembangunan dan penganggarannya,” ucapnya.
Diharapkan, sebut wabup, semua program dan kegiatan yang direncanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat yang sekaligus menjamin kesinambungan pembangunan dari waktu ke waktu.
Berikut Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun 2019 yang diajukan sebesar Rp1.432.253.485.577.65 atau bertambah 10,53 persen dari APBD Murni tahun 2019.
Total anggaran ini dengan struktur terdiri dari Anggaran Pendapatan Rp1.265.315.820, Anggaran Belanja (tidak langsung maupun langsung) menjadi Rp1.415.253.845.577,65 atau mengalami defisit Rp149.938.025.577,65. Sedangkan penerimaan pembiayaan Rp166.938.025.577.65. Pengeluaran pembiayaan Rp17.000.000. Dengan penerimaan pembiayaan lebih besar daripada pengeluaran pembiayaan maka diperoleh pembiayaan bersih positif Rp149.938.025.577,65. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tidak ada alias nol.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.