Persetujuan Bersama APBD-P dan 4 Raperda Inisiatif

Nilai penting dari legalitas Perubahan APBD (APBD-P) TA 2019 yaitu tersedianya anggaran guna menambah intensitas kegiatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Demikian diutarakan Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Batola TA 2019 serta Persetujuan 4 Raperda Inisiatif DPRD masing-masing Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Raperda tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Senin (05/08/2019).
“Meski terjadi penurunan pendapatan yang sebagian besar dari penurunan dana perimbangan, namun alhamdulillah untuk penerimaan pembiayaan daerah bertambah sehingga secara total nilai Perubahan APBD TA 2019 meningkat dibanding APBD Murni TA 2019,” tuturnya.
Terkait persetujuan Dewan atas Raperda Perubahan APBD Batola TA 2019 sebagaimana pidato yang disampaikan pada Pengantar Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD TA 2019, Noormiliyani menyatakan, perlunya melaksanakan apa yang menjadi rencana aksi daerah terhadap rekomendasi Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Tindak Pidana Korupsi oleh KPK RI dan penajaman terhadap pencapaian program dan kegiatan prioritas pembangunan, pemanfaatan Silpa TA 2018, serta perlunya Pemkab mengalokasikan anggaran pada belanja-belanja yang bersifat wajib dan mendesak pada tahun 2019 ini.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini juga menyatakan, Perubahan APBD dilaksanakan karena menyangkut 3 alasan di antaranya karena perkembangan realisasi anggaran pendapatan yang telah dan diproyeksikan, perkembangan pemanfaatan anggaran yang memerlukan penyesuaian dengan asumsi kebijakan umum anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnyaa harus digunakan dalam tahun berjalan.
Terkait ditetapkannya Persetujuan 4 Raperda Inisiatif DPRD, di antaranya menyangkut Raperda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, menurut Noormiliyani, merupakan kebutuhan dasar yang senantiasa menjadi harapan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Untuk itu pemkab menyiapkan perda sebagai payung hukum penyelenggaraan yang akan dilaksanakan Satpol-PP sebagai perangkat daerah dalam penegakan perda.
Untuk Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Noormiliyani menerangkan, sesuai dengan kondisi geografis. Karena sebagian besar penunjang perekonomian masyarakat pertaniah sehingga lahan-lahan pertanian yang produktif dan potensial sangat penting dilindungi. Lebih-lebih Batola memiliki potensi sangaat besar di bidang pertanian dalam arti luas.
Menyangkut Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bupati menyebut, pemkab bersama dewan terus berusaha dan komitmen dalam upaya kesejahteraan petani seperti melalui kelompok tani agar mandiri dan mempunyai keunggulan kompetitif dalam berusaha, peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, pembudidayaan ikan dan nelayan, sehingga ke depanya tidak tergantung pada pemerintah.
Sementara terhadap adanya Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Noormilyani berharap, upaya pengendalian untuk memberikan kemudahan koordinasi dan pertanggungjawaban pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan akan langsung dikoordinasikan dengan instansi teknis yang bertanggungjawab agar dapat ditanggulangi dengan cepat dan tanggungjawab bersama masyarakat untuk turut berpartisipasi menjaga daerah dan lingkungan terutama dalam pencegahan secara dini kebakaran.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.