35 Anggota DPRD Batola Dilantik

Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) hasil Pemilu Tahun 2019 diambil sumpah/janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Dyan Martha Budhinugraeny, Jumat (09/08/2019).
Anggota DPRD Batola masa jabatan 2019 – 2024 yang dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin Ketua DPRD lama H Hikmatullah serta Wakil Ketua Anis Riduan dan Mudjiadi ini berjumlah 35 orang.
Ke-35 anggota DPRD itu terdiri dari 16 orang dari Partai Golkar, PKS 4 orang, PKB 3 orang, PAN 3 orang, PDIP 3 orang, Gerindera 3 orang, Nasdem 2 orang dan PPP 1 orang.
Upacara pelantikan yang berlangsung di Gedung DPRD Batola Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan ini disaksikan Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, Wakil Bupati H Rahmadian Noor beserta Ketua TP-PKK Hj Saraswati Dwiputranti Rahmadian Noor, Pj Sekda H Abdul Manaf, para anggota forkopimda, para pimpinan SKPD, pimpinan BUMN, BUMD, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak organisasi pemuda, wanita, ormas, dan pihak keluarga anggota DPRD yang dilantik.
Prosesi peresmian anggota DPRD yang baru ini diawali pengucapan sumpah/janji serta penandatangan berita acara sumpah secara simbolis dari perwakilan.
Di kesempatan peresmian ini juga diumumkan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Batola periode 2019-2024 yakni Ketua Sementara Saleh dan Wakil Ketua Sementara Mohamad Agung Purnomo. Di sela pengumuman juga dilakukan penyerahan palu pimpinan DPRD dari H Hikmatullah kepada Saleh.
Penunjukan Pimpinan Sementara ini sesuai UU No. 23/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal 165 ayat 2 menyatakan, Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD kabupaten/kota.
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dalam sambutan tertulis Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengucapkan selamat kepada seluruh anggota DPRD Batola yang baru diresmikan.
“Kehadiran kalian di lembaga yang terhormat ini kiranya makin meningkatkan kinerja dewan baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan,” kata gubernur.
Dengan demikian, lanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan akan lebih maju dan bersama-sama dapat memenuhi harapan masyarakat, baik berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, peningkatan pelayanan publik, pengembangan kehidupan demokrasi, maupun peningkatan daya saing daerah.
Dikatakan, seiring berkembangnya demokrasi, espektasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah juga makin meningkat. Mereka menuntut pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan mampu membawa kesejahteraan sekaligus meningkatkan pelayanan publik. Harapan masyarakat itu harus disuarakan sebagai wujud aspirasi bahkan kritik dan pengawasan publik.
Sesuai Undang-Undang Pemerintah Daerah, menurut gubernur, penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah, lanjut gubernur, dalam hal ini adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas.
“Secara bersama-sama kita juga perlu mencari langkah-langkah inovasi agar kemajuan daerah ini bisa lebih pesat, masyarakatnya lebih sejahtera, dan berbagai masalah yang ada bisa diatasi termasuk kemiskinan,” ajaknya.
Sejalan dengan itu, pungkas gubernur, anggota dewan dituntut mampu menunaikan kewajiban dengan baik seperti mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Di samping, lanjutnya, menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dan lembaga yang terkait, menaati peraturan tata tertib, kode etik dan sumpah/janji.
“Kita berharap kehadiran saudara sekalian akan lebih meningkatkan kinerja dewan dan bisa memenuhi harapan agar benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta punya empati dengan kondisi kehidupan masyarakat yang diwakili,” harap gubernur.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.