Jokowi Sebar 978.108 Ha SK Redistribusi

Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS mengikuti acara Redistribusi Lahan Reforma Agraria Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dilaksanakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (05/09/2019).
Kehadiran Noormiliyani didampingi Kadis Lingkungan Hidup (LH) Batola Hj Fahriana beserta jajaran dan sejumlah warga Batola yang turut menerima SK TORA.
Acara yang berlangsung di Taman Digulis ini diikuti para gubernur, bupati, dan walikota se-Kalimantan. Di acara ini Presiden menyerahkan SK TORA seluas 978.108 hektar untuk rakyat.
SK TORA yang diserahkan mencakup lahan yang tersebar di 10 kabupaten dari Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Pemberian SK TORA ini sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017. Pemberian SK dilakukan dalam rangka redistribusi lahan reforma agraria dalam program TORA dengan memanfaatkan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
“SK TORA ini memberikan kepastian bagi masyarakat yang telah menempati dan mengupayakan lahan yang berada di dalam kawasan hutan dalam kurun 20 tahun. Ini adalah proses kita untuk mendistribusi lahan dan memberikan kepastian hukum,” kata Jokowi.
Presiden juga mengatakan SK ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Penerima SK TORA nantinya akan mendapatkan sertifikat hak atas tanah sesuai nama yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Diseluruh Indonesia, menurut Presiden, pemerintah akan mendistribusikan lahan dari kawasan hutan sekitar 2,655 juta hektar untuk masyarakat. Peyerahan SK kepada masyarakat ini merupakan wujud komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, terutama yang berada di dalam kawasan hutan melalui reforma agraria.
Selain menyerahkan SK TORA, Presiden juga menyerahkan SK Hutan Adat kepada masyarakat adat di Kalbar yang meliputi Hutan Adat Rage, Gunung Temua, dan Gunung Jalo di Kabupaten Bengkayang seluas 535 hektar . Presiden juga menyerahkan SK yang meliputi Hutan Adat Bukit Samabue dan Binua Laman Garoh di Kabupaten Landak dengan luas 1.110 hektar.
Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, HPK yang diserahkan ke warga berupa kawasan yang sudah tidak produktif. Indikasi paling umum untuk menunjukan lahan tidak produktif lagi adalah forest cover-nya di bawah 30 persen.
Sebanyak 1,2 juta hektar dari penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH dan 1,41 juta hektar dari lahan hutan yang menganggur juga diberikan kepada masyarakat. Sebanyak 2,6 juta hektar lahan ini harus didistribusikan terlebih dahulu sebelum disertifikasi pemerintah daerah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
“Tanah Objek Reforma Agraria adalah program bersama dengan Perhutanan Sosial dan Hutan Ada. Program-program ini sangat penting untuk pemerintah sebagai jaminan masyarakat mempunyai ruang dan akses untuk kehidupan yang lebih baik,” jelas Siti Nurbaya.
Dengan bersinerginya antara pemerintah, masyarakat, LSM dan dunia usaha, sebut Siti Nurbaya, diharapkan bisa mendapatkan hasil yang semakin baik.
Kunjungan Presiden Jokowi di Pontianak ini juga diikuti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Adita Irawati, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Plh Sekretaris Militer Presiden Bregjen TNI Basuki Nugroho.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.