Batola Hadiri Evaluasi SAKIP dan RB se-Kalsel

SKPD di Kabupaten Barito Kuala (Batola) menghadiri Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (SAKIP dan RB) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berlangsung di Hotel Golden Tulip, Km 2 Banjarmasin, Jumat (06/09/2019).
Kegiatan yang dipimpin langsung Pj Sekda Batola, H Abdul Manaf ini, diikuti sekitar 10 SKPD yang ada di Kabupaten Batola seperti Distan TPH, Inspektorat, DKPP, BP2RD, Kecamatan Alalak, Diskes, Dinas PUPR, dan BPKAD, Bapegdiklat, dan Disporbudpar.
Abdul Manaf mengatakan, SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
“Keberhasilan dalam pencapaian program-program pembangunan harus terukur mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, pengukuran, hingga evaluasi kinerja,” tuturnya didampingi Kabag Organisasi Setda Batola, H Ibadurrahman.
Manaf menambahkan, akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi kewajiban yang bukan saja harus dipenuhi namun juga perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan oleh seluruh instansi pemerintah.
Sementara menyangkut reformasi birokrasi yang dilakukan evaluasi terkait sejauhmana penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi masing-masing SKPD.
Sebelumnya, saat pembukaan, Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris Makkie dalam sambutan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatakan, tujuan digelarnya kegiatan untuk mendapatkan gambaran kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan RB serta SAKIP, baik pemprov maupun kabupaten/kota se-Kalsel.
Ia menilai, langkah yang dilakukan ini sangat penting agar diperoleh informasi mengenai hal-hal yang sudah berjalan secara baik maupun kurang atau belum dilaksanakan untuk dijadikan acuan perbaikan secara berkelanjutan.
“Kegiatan ini merupakan kesempatan untuk dilakukan evaluasi terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang telah berjalan di instansi masing-masing,” katanya sembari menambahkan, akuntabilitas kinerja menjadi salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan, mengingat setiap program kegiatan yang dilaksanakan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.