Bantuan Sosial tak Lagi secara Tunai

DINSOS-Sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial harus dilaksanakan dengan non tunai melalui perbankan, maka Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Barito Kuala (Batola) akan menerapkan sistem ini. “Sekarang kita akan awali untuk warga Program Keluarga Harapan (PKH) bagi wilayah Kecamatan Marabahan dan selanjutnya wilayah lainnya,” kata Kepala Dinsos Batola, Fuad Syekh saat membina Upacara Gabungan di halaman Kantor Bupati Batola, Senin (29/05).
Diterangkan Fuad, dalam pemberian bantuan non tunai nantinya, penerima cukup melalui satu kartu yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sementara pengambilannya dapat dilakukan melalui bank Himbara (Himpunan Bank Negara) yaitu BRI, BNI, Mandiri dan BTN.
“Jika selama ini bantuan yang diberikan dengan beberapa kartu dan pengambilannya melalui kantor pos, nanti cukup satu kartu (KKS) dan melalui bank Himbara,” kata Fuad, seraya menjelaskan di Batola bank himbara terdapat pada BRI dan BNI.
Fuad menjelaskan, bagi warga miskin Batola yang telah terdata akan diberikan kartu yang bentuknya mirip ATM dan di belakangnya terdapat cips.
Dalam kesempatan upacara yang juga dihadiri Sekdakab Batola Ir H Supriyono, para pejabat eselon II, III, IV, dan pelaksana itu, Fuad juga menyinggung segala manfaat kartu KKS termasuk untuk kebutuhan beras sejahtera (Rasra) yang pendanaannya disubsidi pemerintah.
Untuk Rasra, lanjutnya, hingga bulan Juni akan dibagikan melalui penyalur. Ke depan beras rakyat termasuk segala jenis lainnya seperti gula, tepung, telur, gas LPG dan lainnya, penyalurannya akan dilakukan melalui e-Warung yang penyedianya berasal dari Bulog.
Kadinsos mengatakan, sesuai UU No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial harus dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan.
Sehubungan itu, lanjutnya, pemerintah mengeluarkan program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
Dikatakan, Batola merupakan salah satu dari 50 kabupaten/kota yang menjadi program SLRT. Tujuan SLRT, selain sebagai wadah pelayanan dan rujukan bagi warga miskin juga dengan harapan agar warga miskin dapat memenuhi hak-hak mereka dalam pemberdayaan masyarakat, bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, perumahan, termasuk data kemiskinan.
Berdasarkan data validasi petugas BPS, sebut Fuad, orang miskin di Batola terdapat sekitar 40 persen yakni 105.585 jiwa atau 32.348 KK. Sementara orang miskin yang mendapatkan kesesuaian kesehatan menurut SK Mensos Tahun 2017 yang mendapatkan kartu BPJS terdapat 81.199 jiwa dan pra prasejahtera 14.500 KK.
Khusus warga yang mendapatkan PKH, sebut Fuad, terdapat 6.342 keluarga penerima manfaat (KPM). Kadinsos menambahkan, program PKH ini mengalami perluasan dengan ditambahnya lansia usia 70 tahun ke atas (penyandang disabilitas berat).
“Menurut instruksi Presiden tahun ini ada lagi perluasan untuk PKH secara nasional dari 6 juta jiwa menjadi 10 juta jiwa. Jadi kemungkinan untuk Batola ada tambahan lagi untuk program PKH,” katanya.
Menyangkut bantuan sosial yang terdapat di Dinsos, Fuad menerangkan, pada tahun 2017 ini terutama untuk pemberian sembako terdapat dari Provinsi Kalsel dan Batola yakni 6.000 paket sembako, rumah tidak layak huni 10 buah dari provinsi dan 1 buah dari Batola, di samping juga terdapat program pemberdayaan masyarakat miskin berupa bantuan untuk peternakan, KUBE, dan lainnya.
Selain itu, lanjut Fuad, juga terdapat pengiriman warga remaja dan wanita untuk pelatihan-pelatihan serta pengiriman untuk pelatihan bagi penyandang disabilitas ke Balai Besar, Bina Kapsa, Bukit Soeharto, di Solo dan Cibenong.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.