Bedah Kampung Terintegrasi Program Prioritas

Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 ke DPRD, Senin (14/10/2019).
Nilai anggaran yang disampaikan dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Batola Saleh, Wakil Ketua Agung Purnomo, dan Arpah ini sebesar Rp1.097.105.300.557.
Namun angka ini masih mungkin bertambah tergantung alokasi transfer ke daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Desa 2020 yang diproyeksikan Rp289.768.783.880. Sehingga totalnya menjadi Rp1.386.874.084.437 atau naik 26,41 persen dibanding rancangan pertama yang diajukan ke DPRD Batola.
“Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 DBH mengalami penurunan namun DAK mengalami peningkatan. Selain itu Batola insya Allah juga tetap menerima DID sehingga dua sumber itu dapat menutupi penurunan DBH,” ucapnya di hadapan peserta sidang paripurna yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, para unsur forkopimda, para pimpinan SKPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Sesuai komitmen Pemkab Batola salah satu yang menjadi fokus perhatian Noormiliyani pada tahun 2020 adalah Program Bedah Kampung Terintegrasi (BKT). Dalam paparan setebal 24 halaman, Noormiliyani menyampaikan BKT menyasar enam desa yang tersebar di empat kecamatan.
Keenam desa itu yakni Desa Tamba Jaya, Muara Pulau, Rantau Bamban Kecamatan Tabukan, Patih Muhur Kecamatan Anjir Muara, Tabatan Baru Kecamatan Kecamatan Kuripan, dan Desa Balukung Kecamatan Bakumpai.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini menuturkan, sebetulnya total desa yang menjadi sasaran dalam program BKT ada 19 desa masing-masing tiga desa dianggarkan pada APBD 2019, enam desa melalui APBD 2020, dan 10 desa untuk anggaran selanjutnya sehingga semua desa tutas dibenahi hingga masa jabatannya berakhir.
“Program BKT ini merupakan salah satu belanja nyata dalam RAPBD 2020 sekaligus prioritas Batola dalam mengentaskan desa tertinggal menjadi desa mandiri,” ucapnya.
Selain komitmen melanjutkan BKT, salah satu pembiayaan dalam RAPBD 2020 juga tetap menganggarkan dana untuk peminjaman tanpa bunga untuk pembelian pupuk bersubsidi dan pernyataan modal daerah.
Program lainnya yang juga menjadi perhatian dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Kesbangpol, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Sosial. Anggaran yang disediakan untuk sembilan SKPD ini Rp561 miliar atau mencapai 52,18 persen dari total belanja.
Pada RAPBD juga menjadi perhatian terkait program pertanian berkarakteristik daerah senilai Rp31,3 miliar yang Distan TPH dan Disbunnak.
“Jika ditambah anggaran yang Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Rp8,2 milar serta alokasi pinjaman dana tanpa bunga Rp10 miliar maka anggaran pembangunan pertanian mencapai lebih dari Rp50 miliar,” paparnya.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.