TPP Harus Disetujui Mendagri Terlebih Dahulu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada tanggal 31 Oktober 2019. Kemudian 1 November 2019 Mendagri mengeluarkan surat edaran diantaranya menyatakan TPP sebelum ditandatangani bupati melalui perbup harus mendapat persetujuan Mendagri.
Kondisi ini cukup menimbulkan kebimbangan dari para aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola). Pasalnya sebulan sebelum keluarnya SK Mendagri, tepatnya sejak 1 Oktober 2019, ASN lingkup Batola telah menerapkan TPP. Para ASN khawatir TPP yang telah dilaksanakan sebelum keluarnya SE Mendagri bakal menjadi batal.
Namun demikian, Pj Sekdakab Batola H Abdul Manaf, pada saat membina Upacara Bendera Awal November, Senin (04/11/2019), menyatakan telah memerintahkan pihak BPKAD untuk mengonsultasikan permasalahan ini ke pihak Kemendagri dan mendapat jawaban memungkinkan tetap dibayarkan mengingat sebelum menerapkan juga telah dikonsultasikan ke pihak Kemendagri.
“Sekarang tinggal menunggu keberanian BPKAD untuk membayar. Jika BPKAD berani berarti dapat, namun apabila di kemudian nanti ada sesuatu yang harus sikapi bersama berarti harus bersedia, bagaimana?,” tanya Abdul Manaf yang dijawab bersedia para peserta ASN.
Sekda menguraikan, berdasarkan Surat Kepmendagri dan SE Mendagari, TPP sebelum ditandatangai bupati harus mendapat persetujuan Mendagri bahkan harus mendapat persetujuan DPRD.
Dalam SE Mendagri juga menyinggung menyinggung hal-hal yang terkait indikator-indikator yang dipergunakan di samping mempertimbangkan keuangan daerah, tingkat kehadiran dan kinerja, bahkan IPM, nilai LPPD hingga WTP turut mempengaruhi.
Selain beberapa ketentuan di atas, lanjut Manaf, di dalam SE juga menyinggung tentang absen seperti yang telah dilakukan ASN Pemkab Batola berupa absen di tempat pada setiap apel senin dan upacara-upacara kenegaraan lainnya.
“Dalam SE menyatakan apabila ASN tidak melaksanakan apel maupun upacara lainnya maka TPP dikurangi maksimal 100 persen. Karenanya tlong ini menjadi perhatian semua,” tukasnya.
Seperti diketahui, TPP ASN pemda berdasarkan ketentuan Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus disetujui Mendagri.
Dalam menetapkan persetujuan kepala daerah, Mendagri memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan (apabila dalam 15 hari kerja Menkeu tidak memberikan pertimbangan maka Mendagri menetapan persetujuan kepada pemda) serta jika daerah mampu merampungkan Perbup TPP-nya dengan ketentuan tersebut namun Permendagrinya belum selesai, sudah dapat dilayani dengan persetujuan Mendagri.
Sedangkankan dokumen yang dipersiapkan berupa indeks kapasitas fiskal daerah, opini laporan keuangan, laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), penataan perangkat daerah, indeks inovasi daerah, prestasi kerja pemerintah daerah, rasion belanja perjalanan dinas, indeks pembangunan manusia, indeks gini ratio serta indeks demokrasi Indonesia.
Sambil menunggu Permendagri tentang TPP yang sedang diselesaikan oleh Kemendagri, pemda harus sudah mempersiapkan Perbup Anjab dan ABK, Perbup Evjab, indeks kematangan kelembagaan, serta prestasi kerja pemda (ABK).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.